DASAR HUKUM LAYANAN PENDAFTARAN KEWARGANEGARAAN RI MELALUI KANWIL KEMENKUMHAM

Berikut Ringkasan presentasi Dasar Hukum Layanan Pendaftaran Kewarganegaraan RI Melalui Kanwil Kemenkumham;

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun2019 tentang Kewarganegaraan RI
2. PP Nomor dua Tahun 2007 mengenai Tata Cara Memperoleh Kehilangan, pembatalan serta Memperoleh pulang Kewarganegaraan RI
3. Permenkumham Nomor M.hh-01.hl.03.01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pendaftaran Untuk memperoleh Kewarganegaraan RI berdasarkan Pasal 41 dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan RI Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2006
4. Permenkumham Nomor M.hh-02.hl.05.06 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyampaian Pernyataan Untuk Menjadi Warga Negara Indonesia.
5. Peraturan Menteri Hukum serta HAM RI Nomor 28 Tahun2019 tentang Organisasi serta Tata Kerja kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM.

Pasal tiga Ayat (1) Permenkumham No.28 Tahun2019 tentang Organisasi serta Tata Kerja Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM
Kantor Wilayah menyelenggaragakan fungsi :

1. Pengoordinasian perencanaan, pengendalian acara serta pelaporan;
2. Pelaksanaan pelayanan pada bidang administrasi hukum umum, hak kekayaan intelektual serta pemberian informasi hukum;
3. Pelaksanaan fasilitas perancangan produk hukum wilayah, Pengembangan budaya aturan serta penyuluhan hukum, dan konsultasi dan donasi hukum;
4. Pengoordinasian aplikasi operasional Unit Pelayanan Teknis pada lingkungan Kementrian Hukum serta HAM pada bidang Keimigrasian dan pemasyarakatan;
5. Penguatan dan pelayanan HAM dalam rangka mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, proteksi dan penegakan HAM, serta;
6. Pelaksanaan urusan administrasi pada lingkungan Kantor Wilayah.

PASAL 45 Ayat (1) Permenkumham No.28 Tahun2019 tentang organisasi dan Tata Kerja Wilayah Kementrian Hukum serta HAM
Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum serta Hak Kekayaan Intelektual memiliki tugas melakukan penyiapan bahan training serta pengendalian aplikasi tugas teknis, kerjasama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan aplikasi tugas teknis pada bidang pelayanan permohonan fidusia, administrasi pengawasan Notaris, kewarganegaraan, pengorganisasian, kasus partai politik, penerimaan permohonan registrasi, pengenalan, pelaksanaan penyidikan pada bidang hak kekayaan intelektual serta invertarisasi kekayaan intelektual komunal, pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta pemantauan aplikasi tugasi Balai Harta Peninggalan.
Pendaftaran Kewarganegaraan RI Melalui Kantor Wilayah
1. Pewarganegaraan (Pasal 8 UU No.12 Tahun 2006)
2. Pernyataan Menjadi Warga Negara Indonesia (Pasal 19 UU No.12 Tahun 2006).

Share this post