MATERI PKN SMA KELAS XI SEMESTER 2 SIKAP KETERBUKAAN DAN JAMINAN KEADILAN
Forbidden
You don't have permission to access /api.php
on this server.
Additionally, a 403 Forbidden
error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.
-
-
-
-
).
-
-
-
-
-
-
1)Pemerintah menyediakan berbagai informasi faktual mengenai kebijakan yangakansudah dibuatnya.
2) Adanyapeluangnbagi publikpers untuk mendapatkan atau mengakses berbagai dokumenpemerintah melalui parlemen.
3)Terbukanya rapat-rapat pemerintah bagi publikpers, termasuk rapat-rapatparlemen.
4) Adanyakonsultasi publik yang dilakukan secara sistematik oleh pemerintah mengenaibaerbagai kepemtingan yang berkaitan dengan perumusanpelaksanaankebijakan.
3) Informasi-informasi yang menyangkut pertahanan nasional, kelangsunganhidup demokrasikeselamatan individu-idividu, warga masyarakat.
1) Mengenai keamanan nasionalpolitikluar negeri (rencana militer,persenjataan, data iptek tentang keamanan nasionaldata CIA)
9) Informasidata geologisgeofisik mengenai sumbernya.
):
adalah suatu penyelenggaraan manajemen pemerintahanyang solidbertanggung jawab sejalan dengan prinsip demokrasi,pasar yangefisien, pencegahan korupsi menjalankan desiplin anggaranpenciptaankerangka hukumpolitik bagi tumbuhnya aktivitas swasta.
, adalah suatu hubnungan yang sinergiskonstruktif diantara sektr swastamasyarakat.
3. PeraturanPemerintah No. 101 tahun 2000, Pemerintahan yangbaik adalah pemerintahan yangmengembangkanmenerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas,tranparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasihukumdapat diterima seluruh masyarakat.
menurut :
a.), yaitukeikutsertaan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan,kebebasan berserikatberpendapat, berpartisipasi secara konstruktif.
b.
c.T
d.
e.
f.
g.
h.) yaitupara pengambilkeputusan baik pemerintah,swastamasyarakat madani harus bertanggung jawab pada publik.
i.) para pemimpinmasyarakat emilikiperspektif yang luasjangka panjang dalam menyelenggaraan danpembangunan dengan mempertimbangkan aspek historis,kultur dankompleksitas sosial.
j.,adanya kebijakan yang saling memperkuatterkait ()tidak berdiri sendiri.
a.
b.Tegaknyasupremasi hukum, bersifat adildiberlakukan kepada setiap orang tanpapandang bulu.
c.Keterbukaan,seluruh informasi mengenai proses pemerintahanmengenai lembaga-lembagapemerintahan lainnya dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan, informasiharus memadai agar dapat dipantau rakyat melalui media massa, tv, radio atauinternet.
d.Peduli padastakeholder, lembaga-lembagaproses pemerintahan berusaha melayanimasyarakat tanpa diskriminasi.
e.
f.
g.Efektifitasdan efisiensi, proses-proses pemerintahanlembaga-lembaga mampumenggunakan sumber daya yang ada secara maksimal untuk kebutuhanmasyarakat.
h.
i.VisiStrategis, para pemimpinmasyarakat memiliki:
-Persfektif yang luas jauh kedepanmengenai tata pemerintahan yang baikpembangunan manusia.
-Kepekaan akan apa saja yangdibutuhkan untuk mewujudkan pengembangan pemerintahan yang baikPemahaman atas kompleksitas sejarah, budayasosialyang menjadi dasar persfektif kedepan tersebut.
Asas-asas umum Pemerintahan yang baik menurut UU No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersihbebas dari KKNpasal 3 yaitu:
Asaskepastian hukum, mengutamakan peraturan perundangan, kepatuatnkeadilansebagai dasar setiap kebijakan penyelenggara negara.
Asastertib penyelenggara negara, mengedepankan keteraturan, keserasian keseimbangansebagai landasan penyelenggaraan negara.
3. asaskepentingan umum yaitu mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yangaspiratif, akomodatifselektif.
4. Asasketerbukaan, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperolehinformasi yang benar, jujurtidak diskriminatiftetap memperhatikanperlindungan terhadap hak asasi pribadi. Golonganrahasia negara.
5. Asasproporsionalitas,mengutamakan keseimbangan antara hakkewajibanpenyelenggara negara.
7. Asasakuntabilitas,yaitu setiap kegiatan penyelenggara negarhasilnya harusdapat dipertanggung jawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatantertinggi sesuai peraturan yang berlaku.
Akibat yang secara langsung dari penyelenggaraan pemerintahan yang tidaktransparan adalah terjadinya korupsi politik yaitu penyalahgunaan jabatanpublik untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Di mas orde baru koruosipolitik hampir disemua tingkatan pemerinah, dari pemerintahan desa sampaitingkat pusat. Negara kita saat itu termasuk salah satu negara terkorupdi dunia. Korupsi politik itu membawa akibat lanjutan yang luar biasayaitu krisis multi deminsional di berbagai bidang kehidupan politik, ekonomi,sosialbudaya, pertahanan keamanan, krisis kepercayaan rakyat kepadapemerintah, krisis moral dipemerintahan.
Di bidang politik, lembaga politik baik eksekutif, legislatifyudikatif takberfungsi optimal. Mereka sangat sedikit menghasilkan kebijakan yangberpihak untuk kepentingan umum. Sering kali kebijakan itu sebagai proyekuntuk memperkaya diri. Yudikatif sering memutuskan yang bertentangan rasa keadilan,sebab hukum bisa dibeli.
Di bidang Ekonomi, semua kegiatan ekonomi yang bersinggungan denganbirokrasi pemerintahan di warnai uang pelicin asehingga kegiatan ekonmiberbelit-belitmahal. Invesrtor menjadi enggan berinvestasi karenabanyak perizinan sehingga perekonomian tidak tumbuh maksimal.
Di bidang sosial, budayaagama, terjadi pendewaan materi dankonsumtif. Hidup diarahkan semarta untuk memperoleh kekayaan dankenikmatan hidup tanpamemperdulikan moraletika agama seperti korupsi.
Di bidang pertahanankeagamaan, terjadi ketertinggalan profesinalitasaparatyaitu tidak sesuai dengan tuntutan zaman sehingga aparat keamanan tidakmampu mencegah secara dini gejolak sosialgangguan keamanan.
Indikator-Indikator Penyelenggaraan pemerintrahan yangtidak transparanakibatnya menurut karateristik, ciri, prinsip pemerintahanyang baik menurut :
| No | | | |
| 1 | | ·Kebebasan berserikatberpendapat serta pers sangat dibatasi | Warga masyarakatpers cebderung pasif, tidak ada kritik, unjuk rasa, masyarakat tidak berdaya terkekang dengan berbagai aturandoktrin |
| 2 | | ·Hukumperaturan lainnya lebih berpihak pada penguasa ·Peraturan tentang HAMterabaikan demi stabilitaspencapaian tujuan negara | Masyarakat lemahmasih banyak hidup dalam ketakutantertekan |
| 3 | | ·Informasi yang didapat satu arah hanya dari pemerintahterbatas | |
| 4 | | ·Proses pelayanan sentralistikkaku | |
| 5 | | ·Lebih banyak bersifat komandoinstruksi ·Tidxak ada peluang untuk mengadakan knsensusmusyawarah | Pemerintah cenderung otoriter karena konsensusmusyawarah tertutup |
| 6 | | | |
| 7 | Efektivitasefisiensi | ·Manajemen penyelenggaraan negara bersifat konvensionalterpusat ·Pemamfaatan SDASDM tidak berdasarkan prinsip kebutiuhan | Negara cenderung salah urus dalam mengolah SDASDM sehingga banyak pengangguran tidak memiliki daya saing |
| 8 | | ·Swastamasyarakat memiliki peran sangat kecil terhadap pemerintah ·Masyarakatpers tidak diberi peluang utuk menilai jalannya pemerintahan | |
| 9 | | ·Sulit menerima perubahan yang berkaitan dengan masalah politik, hukumekonomi ·Penyelenggaraan pemerintahan statistidak memiliki jangkauan jangka panjang | Banyak penguasa yang pro status quokemapanan sehingga tidak perduli terhadap perubahan internal maupun internal negaranya |
| 10 | | ·Banyak penguasa yang aroganmengabaikan peran swastamasyarakat ·Pemerintah merasa paling benarpintar dalam menentukan jalannya pemerintahan ·Masukan atau kritik dianggap provokatoranti kemapananstabilitas ·Swastamasyarakat tidak diberi kesempatan untuk bersinergi dalam membangun negara | |
Bentuk sikapyang mencerminkan keterbukaankeadilan
1.apresiatif terhadap keterbukaan dalam kehidupan berbangsabernegara, yaituupaya untuk memahami, menilai,menghargai keterbukaan dalamkehidupanberbangsabernegara, seperti :
a. berusahamengetahuimemahami hal yang mendasar atau elementer tentrang keterbukaandan keadilan.
b. Aktif mencermati kebijakandalam kehidupan bangsanegara.
c. Berusaha menilaiperkembangan keterbukaankeadilan
d. Menghargai tindakanpemerintah atau pihak lain yang konsisten dengan prinsip keterbukaan
e. Mengajukan keritikterhadap tindakan yang bertentangan dengan prinsip keterbukaan
f. Menumbuhkandanmempromosikan budaya keterbukaantransparansi mulai dari keluarga,masyarakatlingkungan kerja.
dilanprilakupositif masyarakat dalam upaya meningkatkan jaminan keadilan, seperti :
b.mencermati fakta ketidakadilan dalam masyarakatkebijakan yang berkaitandengan keadilan
e. Mengajukan kritik terhadaptindakan yang tidak adilmencari solusi jaminan keadilan
f.membiasakan diri bertindak adil dari keluarga, masyarakatlingkungan kerja.
a.Memakaisabuk pengamanhelem bagi pengendara mobilsepeda motor.
b.
c.
d.
e.Riniharus membayar 1 kg beras seharga Rp. 5.000,- kepada Tina karenaRini telah sepakatmembelitelah menerima 1 kg beras dariTina seharga Rp. 5.000,-
a. Distributivec. MoralProsedurale. Legalitassocial.
b. Komutatifd. Konvensionalkodratalam
a.Memakaisabuk pengamanhelem bagi pengendara mobilsepeda motor.
b.
c.
d.
e.Riniharus membayar 1 kg beras seharga Rp. 5.000,- kepada Tina karena Rini telahsepakatmembelitelah menerima 1 kgberas dari Tina seharga Rp. 5.000,-
a. Memakaisabuk pengamanhelm bagi pengendara mobilsepeda motor b. Menjawabsalam orang lain karena telah menerima salam dari orang tersebut
c.
d.
e. Riniharus membayar 1 kg beras seharga Rp. 5.000,- kepada Tina karena Rini telahsepakatmembelitelah menerima 1 kgberas dari Tina seharga Rp. 5.000,-
5.budi Susanto adalah murid paling berprestasi di MAN 1 Praya baik di bidangakademismaupun ekstrakurikulerlainnya. Prestasi itu dicapai dengan usahabelajar yang giat.ilustrasi tersebut adalah contoh dari keadilan………….
0 Response to "MATERI PKN SMA KELAS XI SEMESTER 2 SIKAP KETERBUKAAN DAN JAMINAN KEADILAN"
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.