CONTOH SOAL CERDAS CERMAT UUD 1945 DAN KETETAPAN MPR RI
SOAL REBUTAN CERDAS CERMAT Undang-Undang Dasar 1945 DAN KETETAPAN Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
1. Negara Indonesia merupakan Negara kesatuan yg berbentuk republik, yg pemerintahannya dipimpin sang seseorang presiden, Pasal, serta Ayat berapa dalam Undang-Undang Dasar mengungkapkan hal tadi? ..jawaban: Pasal 1 ayat 1
2. Setelah perubahan, UUD terdiri atas Pembukaan serta Pasal-Pasal. Jumlah Bab, Pasal, serta Ayat dalam Undang-Undang Dasar sehabis diubah merupakan… Jawab: 21 Bab, 73 Pasal, dan 170 Ayat
3. Yang dimaksud dengan equality before the law merupakan Semua rakyat negara bersamaan kedudukannya pada dalam hukum. Sedangkan yang dimaksud kata due process of law adalah… Jawab: Penegakan aturan dengan cara yg nir bertentangan menggunakan hukum
4. Bentuk Pemerintahan Indonesia adalah Republik, sedangkan sistem pemerintahannya adalah… Jawab: Presidensiil.
5. Rumusan Pasal dua ayat (tiga) Undang-Undang Dasar merupakan… Jawab: Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan menggunakan suara yg terbanyak.
6. Setelah perubahan UUD, MPR berwenang mengeluarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yg bersifat… Jawab: penetapan (beschikking)
7. Yang berhak mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan Presiden serta Wakil Presiden adalah… Jawab: Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilihan generik.
9. Kuorum rapat Dewan Perwakilan Rakyat buat mengajukan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden merupakan dihadiri oleh sekurang-kurangnya… Jawab: 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
10. Rumusan Pasal 7C Undang-Undang Dasar merupakan… Jawab: Presiden nir dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.
11. Untuk menjalankan undang-undang, Presiden menetapkan… Jawab: Peraturan Pemerintah.
12. Presiden memberi pengampunan hukuman dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Sedangkan dalam memberi amnesti dan abolisi Presiden memperhatikan pertimbangan… Jawab: Dewan Perwakilan Rakyat.
13. DPR memiliki hak interpelasi, hak angket, serta hak menyatakan pendapat. Hak hak bertanya merupakan… Jawab: Adalah hak DPR buat meminta keterangan kepada Pemerintah tentang kebijakan Pemerintah yang penting serta strategis serta berdampak luas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
14. Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yg berkaitan dengan… Jawab: swatantra wilayah; interaksi sentra serta wilayah; pembentukan, pemekaran, serta penggabungan wilayah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.
16. Pembukaan Undang-Undang Dasar terdiri berdasarkan empat alinea. Rumusan Alinea pertama merupakan… Jawab: Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa serta oleh karena itu, maka penjajahan pada atas dunia wajib dihapuskan, karena tidak sesuai menggunakan peri-humanisme serta peri-keadilan.
17. Bentuk Pemerintahan Indonesia merupakan Republik, sedangkan bentuk negaranya adalah… Jawab: Kesatuan.
18. Rumusan Pasal 1 ayat (tiga) Undang-Undang Dasar merupakan… Jawab: Negara Indonesia adalah negara hukum.
20. Wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana diatur pada Pasal tiga ayat (1) Undang-Undang Dasar merupakan… Jawab: Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengganti serta memutuskan Undang-Undang Dasar.
21. Rumusan Pasal 6A ayat (1) Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh masyarakat.
23. Syarat terpilihnya pasangan calon Presiden dan wapres buat dilantik menjadi Presiden dan wapres adalah… Jawab: menerima suara lebih dari 50 % dengan sedikitnya 20 persen bunyi di setiap provinsi yg tersebar pada lebih menurut 1/2 jumlah provinsi di Indonesia.
25. Dalam hal menyatakan perang, membuat perdamaian serta perjanjian menggunakan negara lain, Presiden wajib menerima persetujuan menurut… Jawab: Dewan Perwakilan Rakyat.
26. Presiden memberi amnesti serta anulir dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Sedangkan dalam memberi pengampunan hukuman serta rehabilitasi Presiden memperhatikan pertimbangan… Jawab: Mahkamah Agung.
27. Dasar aturan peninjauan terhadap materi serta status hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah… Jawab: Pasal I Aturan Tambahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
28. Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar, yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang adalah Presiden. Sedangkan sehabis perubahan Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Dewan Perwakilan Rakyat.
31. Pembukaan Undang-Undang Dasar terdiri dari empat alinea. Rumusan Alinea Ketiga merupakan… Jawab: Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa serta menggunakan didorongkan sang hasrat luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka warga Indonesia menyatakan menggunakan ini kemerdekaannya.
32. Yang dimaksud dengan due process of law adalah Penegakan hukum menggunakan cara yg nir bertentangan dengan aturan. Sedangkan yang dimaksud kata equality before the law adalah… Jawab: Semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum
34. Yang berwenang mengesahkan undang-undang adalah… Jawab: Presiden
35. Yang dimaksud dengan putusan MPR adalah… Jawab: produk hukum Majelis Permusyawaratan Rakyat yg terdiri atas perubahan serta penetapan Undang-Undang Dasar, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, serta Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
37. MPR berwenang memilih Presiden dan/atau Wakil Presiden apabila… Jawab: Terjadi kekosongan jabatan Presiden dan/atau wapres, baik lantaran mati, berhenti, atau diberhentikan.
38. Rumusan Pasal 7 UUD adalah… Jawab: Presiden dan wapres memegang jabatan selama lima tahun, serta sesudahnya dapat dipilih balik dalam jabatan yg sama, hanya buat satu kali masa jabatan.
39. Rumusan Pasal 10 UUD merupakan… Jawab: Presiden memegang kekuasaan yg tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.
40. Substansi Ketetapan MPR Republik Indonesia Nomor XV/Majelis Permusyawaratan Rakyat/ 1998 mengenai Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yg Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan…
Jawab: Penyelenggaraan swatantra wilayah menggunakan menaruh kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional diwujudkan menggunakan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan asal daya nasional yang berkeadilan dan perimbangan keuangan pusat serta wilayah.
41. Rumusan Pasal 17 ayat (1) UUD merupakan… Jawab: Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
42. Apabila rancangan undang-undang itu nir mendapat persetujuan bersama, maka rancangan undang-undang itu… Jawab: Tidak boleh diajukan lagi pada persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.
43. Rumusan Pasal 23B Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Macam dan harga mata uang ditetapkan menggunakan undang-undang.
45. Sebelum perubahan UUD, yang berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar merupakan… Jawab: MPR.
46. Dasar aturan perubahan Undang-Undang Dasar merupakan… Jawab: Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
48. Salah satu tujuan perubahan UUD merupakan menciptakan sistem checks and balances. Yang dimaksud dengan sistem Checks and Balances dalam interaksi antar forum negara adalah… Jawab: Prinsip saling mengawasi serta saling mengimbangi antar lembaga negara
51. Perubahan serta penetapan UUD adalah putusan Majelis yg mempunyai ciri-ciri… Jawab: memiliki kekuatan hukum menjadi UUD Negara Republik Indonesia, serta nir memakai nomor putusan Majelis.
52. Rumusan Pasal 3 ayat (dua) Undang-Undang Dasar merupakan… Jawab: MPR melantik Presiden dan/atau wapres.
53. Rumusan Pasal 4 ayat (dua) Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang wapres.
55. Sebelum dilakukan perubahan, Rumusan Pasal 7 UUD adalah… Jawab: Presiden serta wapres memegang jabatannya selama masa lima tahun, serta sesudahnya bisa dipilih kembali.
56. Masa jabatan Presiden dan wakil presiden yang menggantikan presiden serta wapres yg berhalangan permanen adalah… Jawab: Sampai berakhir masa jabatan Presiden serta Wakil Presiden yang digantikannya.
57. Rumusan Pasal 17 ayat (3) UUD adalah… Jawab: Setiap menteri membidangi urusan eksklusif dalam pemerintahan.
58. DPR memiliki hak interpelasi, hak angket, serta hak menyatakan pendapat. Hak angket merupakan… Jawab: Adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah yang krusial serta strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat serta bernegara yang diduga bertentangan menggunakan peraturan perundang-undangan.
59. Lembaga Negara yang berhak mengajukan rancangan undang-undang aturan pendapatan dan belanja negara adalah… Jawab: Presiden.
61. Salah satu konvensi dasar dalam perubahan Undang-Undang Dasar adalah menggunakan cara adendum. Yang dimaksud menggunakan cara ‘adendum’ merupakan… Jawab: Naskah orisinil UUD 1945 dipertahankan, dan naskah perubahan baru dilekatkan pada naskah orisinil.
62. Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia nomor … Jawab: Lembaran Negara Nomor 12 tahun 2006
64. Bentuk negara Indonesia merupakan kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya merupakan… Jawab: Republik.
65. Rumusan Pasal dua ayat (dua) Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali pada 5 tahun pada ibukota negara.
66. Ketetapan MPR adalah… Jawab: putusan MPR yang mempunyai kekuatan aturan mengikat ke pada serta ke luar Majelis dan memakai angka putusan Majelis.
67. Rumusan Pasal 4 ayat (1) UUD merupakan… Jawab: Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan berdasarkan UUD.
68. Presiden dan/atau wapres bisa diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR selesainya terlebih dahulu ada putusan menurut… Jawab: Mahkamah Konstitusi
70. Apabila Presiden serta Wakil Presiden mangkat , berhenti, diberhentikan, atau tidak bisa melakukan kewajibannya pada masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan merupakan… Jawab: Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, serta Menteri Pertahanan secara beserta-sama.
71. Pemerintahan daerah Provinsi, daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dari asas… Jawab: swatantra dan tugas pembantuan.
73. Setiap anggota DPR mempunyai hak mengajukan pertanyaan, membicarakan usul dan pendapat dan hak imunitas. Hak mengajukan pertanyaan merupakan… Jawab: Hak anggota DPR buat menyampaikan pertanyaan baik lisan maupun tertulis pada pemerintah bertalian dengan tugas dan wewenang DPR.
74. Pemilihan generik diselenggarakan setiap 5 tahun buat menentukan… Jawab: anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
76. Sebelum perubahan, UUD terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh, serta Penjelasan. Jumlah Bab, Pasal, serta Ayat dalam Undang-Undang Dasar sebelum diubah adalah… Jawab: 16 Bab, 37 Pasal, serta 49 Ayat.
77. Perubahan Keempat UUD ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia nomor … Jawab: Lembaran Negara Nomor 14 tahun 2006
79. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) ) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri berdasarkan… Jawab: Anggota DPR serta Anggota DPD.
80. Rumusan Pasal 3 ayat (tiga) UUD merupakan… Jawab: MPR hanya bisa memberhentikan Presiden dan/atau wapres pada masa jabatannya dari UUD.
82. Rumusan Pasal lima ayat (2) UUD adalah… Jawab: Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya
83. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang memiliki kekuatan aturan mengikat ke pada serta ke luar Majelis dan menggunakan angka putusan Majelis, sedangkan Keputusan MPR adalah… Jawab: putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang memiliki kekuatan aturan mengikat ke pada Majelis dan menggunakan nomor putusan Majelis.
84. Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau wapres telah melakukan delik ataupun sudah tidak lagi memenuhi syarat menjadi Presiden dan/atau wapres adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi… Jawab: Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.
86. Dalam hal terjadi kekosongan wapres, Presiden mengusulkan dua calon Wakil Presiden yg berasal berdasarkan… Jawab: Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan Calon Presiden dan wapres yang bersangkutan dalam waktu pemilu sebelumnya.
87. Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan dari… Jawab: Dewan Perwakilan Rakyat.
88. Setiap rancangan undang-undang yang dibahas harus menerima persetujuan beserta dari… Jawab: Dewan Perwakilan Rakyat serta Presiden.
89. Sesuai menggunakan ketentuan Undang-Undang Dasar, asas penyelenggaraan pemilihan umum adalah… Jawab: Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, serta adil.
91. Pembukaan Undang-Undang Dasar terdiri menurut empat alinea. Rumusan Alinea Ketiga adalah… Jawab: Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa serta menggunakan didorongkan oleh asa luhur, agar berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka masyarakat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.
92. Sebelum diubah, UUD dimuat pada Lembaran Negara Republik Indonesia nomor … Jawab: Lembaran Negara Nomor
75 tahun 1959.
93. Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia angka… Jawab: Lembaran Negara Nomor 13 tahun 2006
94. Perubahan serta penetapan Undang-Undang Dasar adalah putusan Majelis yg memiliki karakteristik-karakteristik… Jawab: memiliki kekuatan aturan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan tidak menggunakan angka putusan Majelis.
96. Salah satu konvensi dasar pada perubahan UUD merupakan dengan cara adendum. Yang dimaksud menggunakan cara ‘adendum’ merupakan… Jawab: Naskah orisinil Undang-Undang Dasar 1945 dipertahankan, serta naskah perubahan baru dilekatkan pada naskah asli.
97. Menurut ketentuan UUD, Anggaran pendapatan serta belanja negara sebagai wujud berdasarkan pengelolaan keuangan negara dilaksanakan secara… Jawab: terbuka serta bertanggung jawab buat sebanyak-besarnya kemakmuran masyarakat
98. Syarat buat sebagai Hakim Agung merupakan… Jawab: wajib memiliki integritas dan kepribadian yg nir tercela, adil, profesional, dan berpengalaman pada bidang hukum.
101. Rumusan Pasal 1 ayat (1) UUD adalah… Jawab: Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yg berbentuk Republik.
102. Rumusan Pasal 3 ayat (tiga) UUD merupakan… Jawab: MPR hanya bisa memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.
103. Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat pada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan menggunakan dukungan sekurang-kurangnya… Jawab: dua/tiga berdasarkan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir pada sidang paripurna yg dihadiri sekurang-kurangnya 2/tiga dari jumlah anggota.
106. Apabila Presiden serta Wakil Presiden meninggal, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, selambat-lambatnya pada ketika berapa harikah Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang buat menentukan Presiden dan Wakil Presiden… Jawab: Selambat-lambatnya 3 puluh hari.
107. Rumusan Pasal 22C ayat (dua) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan… Jawab: Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
108. Rumusan Pasal 18B ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah… Jawab: Negara mengakui serta menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat aturan adat bersama hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup serta sinkron menggunakan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yg diatur dalam undang-undang.
110. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat yg memiliki kekuatan hukum mengikat ke pada dan ke luar Majelis dan menggunakan nomor putusan Majelis, sedangkan Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan… Jawab: putusan MPR yg mempunyai kekuatan aturan mengikat ke dalam Majelis serta memakai nomor putusan Majelis.
111. Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia nomor … Jawab: Lembaran Negara Nomor 11 tahun 2006
112. Yang dimaksud menggunakan equality before the law merupakan Semua rakyat negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Sedangkan yg dimaksud kata due process of law adalah… Jawab: Penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan menggunakan hukum
113. Rumusan Pasal 22D ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah… Jawab: Anggota Dewan Perwakilan Daerah bisa diberhentikan menurut jabatannya, yang syarat-syarat serta rapikan caranya diatur dalam undang-undang.
116. Rumusan Pasal 1 ayat (3) UUD adalah… Jawab: Negara Indonesia merupakan negara hukum.
117. Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan pada masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR setelah terlebih dahulu terdapat putusan berdasarkan… Jawab: Mahkamah Konstitusi
118. Wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Dasar merupakan… Jawab: MPR berwenang mengganti dan menetapkan Undang-Undang Dasar.
122. Rumusan Pasal I Aturan Tambahan merupakan… Jawab: Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi buat melakukan peninjauan terhadap materi serta status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat buat diambil putusan pada Sidang MPR tahun 2003.
123. Pasal dua ayat (1) ) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menegaskan Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri dari Anggota DPR dan Anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut menggunakan undang-undang. Jumlah anggota DPR periode 2009-2014 merupakan… Jawab:560 orang.
124. Sesuai menggunakan ketentuan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, jumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah… Jawab: Anggota Dewan Perwakilan Daerah berdasarkan setiap provinsi jumlahnya sama serta jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari 1/3 jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
125. Jumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah periode 2009-2014 adalah… Jawab: 132 orang.
126. Jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat periode 2009-2014 adalah… Jawab: 692 orang.
127. Bab IX Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur mengenai Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh… Jawab: sebuah Mahkamah Agung serta badan peradilan yg berada pada bawahnya dalam lingkungan peradilan generik, lingkungan peradilan kepercayaan , lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata bisnis negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
128. Mahkamah Agung berwenang mengadili dalam tingkat… Jawab: Kasasi.
129. Selain berwenang mengadili pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung berwenang buat… Jawab: menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai kewenangan lainnya yg diberikan sang undang-undang.
130. Syarat buat sebagai Hakim Agung adalah… Jawab: harus memiliki integritas serta kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, serta berpengalaman di bidang aturan.
131. Lembaga Negara yang berhak mengusulkan calon Hakim Agung adalah… Jawab: Komisi Yudisial.
132. Lembaga Negara yg berhak menaruh persetujuan buat ditetapkan menjadi Hakim Agung adalah… Jawab: Dewan Perwakilan Rakyat.
133. Lembaga Negara yang berhak tetapkan Hakim Agung merupakan… Jawab: Presiden.
134. Selain berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung, Komisi Yudisial mempunyai wewenang lain pada rangka… Jawab: menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
135. Selain memiliki kewenangan, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewajiban untuk… Jawab: memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran sang Presiden serta/atau Wakil Presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar.
1. Negara Indonesia merupakan Negara kesatuan yg berbentuk republik, yg pemerintahannya dipimpin sang seseorang presiden, Pasal, serta Ayat berapa dalam Undang-Undang Dasar mengungkapkan hal tadi? ..jawaban: Pasal 1 ayat 1
2. Setelah perubahan, UUD terdiri atas Pembukaan serta Pasal-Pasal. Jumlah Bab, Pasal, serta Ayat dalam Undang-Undang Dasar sehabis diubah merupakan… Jawab: 21 Bab, 73 Pasal, dan 170 Ayat
3. Yang dimaksud dengan equality before the law merupakan Semua rakyat negara bersamaan kedudukannya pada dalam hukum. Sedangkan yang dimaksud kata due process of law adalah… Jawab: Penegakan aturan dengan cara yg nir bertentangan menggunakan hukum
4. Bentuk Pemerintahan Indonesia adalah Republik, sedangkan sistem pemerintahannya adalah… Jawab: Presidensiil.
5. Rumusan Pasal dua ayat (tiga) Undang-Undang Dasar merupakan… Jawab: Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan menggunakan suara yg terbanyak.
6. Setelah perubahan UUD, MPR berwenang mengeluarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yg bersifat… Jawab: penetapan (beschikking)
7. Yang berhak mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan Presiden serta Wakil Presiden adalah… Jawab: Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilihan generik.
9. Kuorum rapat Dewan Perwakilan Rakyat buat mengajukan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden merupakan dihadiri oleh sekurang-kurangnya… Jawab: 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
10. Rumusan Pasal 7C Undang-Undang Dasar merupakan… Jawab: Presiden nir dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.
11. Untuk menjalankan undang-undang, Presiden menetapkan… Jawab: Peraturan Pemerintah.
12. Presiden memberi pengampunan hukuman dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Sedangkan dalam memberi amnesti dan abolisi Presiden memperhatikan pertimbangan… Jawab: Dewan Perwakilan Rakyat.
13. DPR memiliki hak interpelasi, hak angket, serta hak menyatakan pendapat. Hak hak bertanya merupakan… Jawab: Adalah hak DPR buat meminta keterangan kepada Pemerintah tentang kebijakan Pemerintah yang penting serta strategis serta berdampak luas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
14. Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yg berkaitan dengan… Jawab: swatantra wilayah; interaksi sentra serta wilayah; pembentukan, pemekaran, serta penggabungan wilayah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.
16. Pembukaan Undang-Undang Dasar terdiri berdasarkan empat alinea. Rumusan Alinea pertama merupakan… Jawab: Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa serta oleh karena itu, maka penjajahan pada atas dunia wajib dihapuskan, karena tidak sesuai menggunakan peri-humanisme serta peri-keadilan.
17. Bentuk Pemerintahan Indonesia merupakan Republik, sedangkan bentuk negaranya adalah… Jawab: Kesatuan.
18. Rumusan Pasal 1 ayat (tiga) Undang-Undang Dasar merupakan… Jawab: Negara Indonesia adalah negara hukum.
20. Wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana diatur pada Pasal tiga ayat (1) Undang-Undang Dasar merupakan… Jawab: Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengganti serta memutuskan Undang-Undang Dasar.
21. Rumusan Pasal 6A ayat (1) Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh masyarakat.
23. Syarat terpilihnya pasangan calon Presiden dan wapres buat dilantik menjadi Presiden dan wapres adalah… Jawab: menerima suara lebih dari 50 % dengan sedikitnya 20 persen bunyi di setiap provinsi yg tersebar pada lebih menurut 1/2 jumlah provinsi di Indonesia.
25. Dalam hal menyatakan perang, membuat perdamaian serta perjanjian menggunakan negara lain, Presiden wajib menerima persetujuan menurut… Jawab: Dewan Perwakilan Rakyat.
26. Presiden memberi amnesti serta anulir dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Sedangkan dalam memberi pengampunan hukuman serta rehabilitasi Presiden memperhatikan pertimbangan… Jawab: Mahkamah Agung.
27. Dasar aturan peninjauan terhadap materi serta status hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah… Jawab: Pasal I Aturan Tambahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
28. Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar, yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang adalah Presiden. Sedangkan sehabis perubahan Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Dewan Perwakilan Rakyat.
31. Pembukaan Undang-Undang Dasar terdiri dari empat alinea. Rumusan Alinea Ketiga merupakan… Jawab: Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa serta menggunakan didorongkan sang hasrat luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka warga Indonesia menyatakan menggunakan ini kemerdekaannya.
32. Yang dimaksud dengan due process of law adalah Penegakan hukum menggunakan cara yg nir bertentangan dengan aturan. Sedangkan yang dimaksud kata equality before the law adalah… Jawab: Semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum
34. Yang berwenang mengesahkan undang-undang adalah… Jawab: Presiden
35. Yang dimaksud dengan putusan MPR adalah… Jawab: produk hukum Majelis Permusyawaratan Rakyat yg terdiri atas perubahan serta penetapan Undang-Undang Dasar, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, serta Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
37. MPR berwenang memilih Presiden dan/atau Wakil Presiden apabila… Jawab: Terjadi kekosongan jabatan Presiden dan/atau wapres, baik lantaran mati, berhenti, atau diberhentikan.
38. Rumusan Pasal 7 UUD adalah… Jawab: Presiden dan wapres memegang jabatan selama lima tahun, serta sesudahnya dapat dipilih balik dalam jabatan yg sama, hanya buat satu kali masa jabatan.
39. Rumusan Pasal 10 UUD merupakan… Jawab: Presiden memegang kekuasaan yg tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.
40. Substansi Ketetapan MPR Republik Indonesia Nomor XV/Majelis Permusyawaratan Rakyat/ 1998 mengenai Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yg Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan…
Jawab: Penyelenggaraan swatantra wilayah menggunakan menaruh kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional diwujudkan menggunakan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan asal daya nasional yang berkeadilan dan perimbangan keuangan pusat serta wilayah.
41. Rumusan Pasal 17 ayat (1) UUD merupakan… Jawab: Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
42. Apabila rancangan undang-undang itu nir mendapat persetujuan bersama, maka rancangan undang-undang itu… Jawab: Tidak boleh diajukan lagi pada persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.
43. Rumusan Pasal 23B Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Macam dan harga mata uang ditetapkan menggunakan undang-undang.
45. Sebelum perubahan UUD, yang berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar merupakan… Jawab: MPR.
46. Dasar aturan perubahan Undang-Undang Dasar merupakan… Jawab: Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
48. Salah satu tujuan perubahan UUD merupakan menciptakan sistem checks and balances. Yang dimaksud dengan sistem Checks and Balances dalam interaksi antar forum negara adalah… Jawab: Prinsip saling mengawasi serta saling mengimbangi antar lembaga negara
51. Perubahan serta penetapan UUD adalah putusan Majelis yg mempunyai ciri-ciri… Jawab: memiliki kekuatan hukum menjadi UUD Negara Republik Indonesia, serta nir memakai nomor putusan Majelis.
52. Rumusan Pasal 3 ayat (dua) Undang-Undang Dasar merupakan… Jawab: MPR melantik Presiden dan/atau wapres.
53. Rumusan Pasal 4 ayat (dua) Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang wapres.
55. Sebelum dilakukan perubahan, Rumusan Pasal 7 UUD adalah… Jawab: Presiden serta wapres memegang jabatannya selama masa lima tahun, serta sesudahnya bisa dipilih kembali.
56. Masa jabatan Presiden dan wakil presiden yang menggantikan presiden serta wapres yg berhalangan permanen adalah… Jawab: Sampai berakhir masa jabatan Presiden serta Wakil Presiden yang digantikannya.
57. Rumusan Pasal 17 ayat (3) UUD adalah… Jawab: Setiap menteri membidangi urusan eksklusif dalam pemerintahan.
58. DPR memiliki hak interpelasi, hak angket, serta hak menyatakan pendapat. Hak angket merupakan… Jawab: Adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah yang krusial serta strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat serta bernegara yang diduga bertentangan menggunakan peraturan perundang-undangan.
59. Lembaga Negara yang berhak mengajukan rancangan undang-undang aturan pendapatan dan belanja negara adalah… Jawab: Presiden.
61. Salah satu konvensi dasar dalam perubahan Undang-Undang Dasar adalah menggunakan cara adendum. Yang dimaksud menggunakan cara ‘adendum’ merupakan… Jawab: Naskah orisinil UUD 1945 dipertahankan, dan naskah perubahan baru dilekatkan pada naskah orisinil.
62. Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia nomor … Jawab: Lembaran Negara Nomor 12 tahun 2006
64. Bentuk negara Indonesia merupakan kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya merupakan… Jawab: Republik.
65. Rumusan Pasal dua ayat (dua) Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali pada 5 tahun pada ibukota negara.
66. Ketetapan MPR adalah… Jawab: putusan MPR yang mempunyai kekuatan aturan mengikat ke pada serta ke luar Majelis dan memakai angka putusan Majelis.
67. Rumusan Pasal 4 ayat (1) UUD merupakan… Jawab: Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan berdasarkan UUD.
68. Presiden dan/atau wapres bisa diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR selesainya terlebih dahulu ada putusan menurut… Jawab: Mahkamah Konstitusi
70. Apabila Presiden serta Wakil Presiden mangkat , berhenti, diberhentikan, atau tidak bisa melakukan kewajibannya pada masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan merupakan… Jawab: Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, serta Menteri Pertahanan secara beserta-sama.
71. Pemerintahan daerah Provinsi, daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dari asas… Jawab: swatantra dan tugas pembantuan.
73. Setiap anggota DPR mempunyai hak mengajukan pertanyaan, membicarakan usul dan pendapat dan hak imunitas. Hak mengajukan pertanyaan merupakan… Jawab: Hak anggota DPR buat menyampaikan pertanyaan baik lisan maupun tertulis pada pemerintah bertalian dengan tugas dan wewenang DPR.
74. Pemilihan generik diselenggarakan setiap 5 tahun buat menentukan… Jawab: anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
76. Sebelum perubahan, UUD terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh, serta Penjelasan. Jumlah Bab, Pasal, serta Ayat dalam Undang-Undang Dasar sebelum diubah adalah… Jawab: 16 Bab, 37 Pasal, serta 49 Ayat.
77. Perubahan Keempat UUD ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia nomor … Jawab: Lembaran Negara Nomor 14 tahun 2006
79. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) ) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri berdasarkan… Jawab: Anggota DPR serta Anggota DPD.
80. Rumusan Pasal 3 ayat (tiga) UUD merupakan… Jawab: MPR hanya bisa memberhentikan Presiden dan/atau wapres pada masa jabatannya dari UUD.
82. Rumusan Pasal lima ayat (2) UUD adalah… Jawab: Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya
83. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang memiliki kekuatan aturan mengikat ke pada serta ke luar Majelis dan menggunakan angka putusan Majelis, sedangkan Keputusan MPR adalah… Jawab: putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang memiliki kekuatan aturan mengikat ke pada Majelis dan menggunakan nomor putusan Majelis.
84. Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau wapres telah melakukan delik ataupun sudah tidak lagi memenuhi syarat menjadi Presiden dan/atau wapres adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi… Jawab: Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.
86. Dalam hal terjadi kekosongan wapres, Presiden mengusulkan dua calon Wakil Presiden yg berasal berdasarkan… Jawab: Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan Calon Presiden dan wapres yang bersangkutan dalam waktu pemilu sebelumnya.
87. Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan dari… Jawab: Dewan Perwakilan Rakyat.
88. Setiap rancangan undang-undang yang dibahas harus menerima persetujuan beserta dari… Jawab: Dewan Perwakilan Rakyat serta Presiden.
89. Sesuai menggunakan ketentuan Undang-Undang Dasar, asas penyelenggaraan pemilihan umum adalah… Jawab: Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, serta adil.
91. Pembukaan Undang-Undang Dasar terdiri menurut empat alinea. Rumusan Alinea Ketiga adalah… Jawab: Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa serta menggunakan didorongkan oleh asa luhur, agar berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka masyarakat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.
92. Sebelum diubah, UUD dimuat pada Lembaran Negara Republik Indonesia nomor … Jawab: Lembaran Negara Nomor
75 tahun 1959.
93. Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia angka… Jawab: Lembaran Negara Nomor 13 tahun 2006
94. Perubahan serta penetapan Undang-Undang Dasar adalah putusan Majelis yg memiliki karakteristik-karakteristik… Jawab: memiliki kekuatan aturan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan tidak menggunakan angka putusan Majelis.
96. Salah satu konvensi dasar pada perubahan UUD merupakan dengan cara adendum. Yang dimaksud menggunakan cara ‘adendum’ merupakan… Jawab: Naskah orisinil Undang-Undang Dasar 1945 dipertahankan, serta naskah perubahan baru dilekatkan pada naskah asli.
97. Menurut ketentuan UUD, Anggaran pendapatan serta belanja negara sebagai wujud berdasarkan pengelolaan keuangan negara dilaksanakan secara… Jawab: terbuka serta bertanggung jawab buat sebanyak-besarnya kemakmuran masyarakat
98. Syarat buat sebagai Hakim Agung merupakan… Jawab: wajib memiliki integritas dan kepribadian yg nir tercela, adil, profesional, dan berpengalaman pada bidang hukum.
101. Rumusan Pasal 1 ayat (1) UUD adalah… Jawab: Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yg berbentuk Republik.
102. Rumusan Pasal 3 ayat (tiga) UUD merupakan… Jawab: MPR hanya bisa memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.
103. Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat pada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan menggunakan dukungan sekurang-kurangnya… Jawab: dua/tiga berdasarkan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir pada sidang paripurna yg dihadiri sekurang-kurangnya 2/tiga dari jumlah anggota.
106. Apabila Presiden serta Wakil Presiden meninggal, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, selambat-lambatnya pada ketika berapa harikah Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang buat menentukan Presiden dan Wakil Presiden… Jawab: Selambat-lambatnya 3 puluh hari.
107. Rumusan Pasal 22C ayat (dua) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan… Jawab: Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
108. Rumusan Pasal 18B ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah… Jawab: Negara mengakui serta menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat aturan adat bersama hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup serta sinkron menggunakan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yg diatur dalam undang-undang.
110. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat yg memiliki kekuatan hukum mengikat ke pada dan ke luar Majelis dan menggunakan nomor putusan Majelis, sedangkan Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan… Jawab: putusan MPR yg mempunyai kekuatan aturan mengikat ke dalam Majelis serta memakai nomor putusan Majelis.
111. Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia nomor … Jawab: Lembaran Negara Nomor 11 tahun 2006
112. Yang dimaksud menggunakan equality before the law merupakan Semua rakyat negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Sedangkan yg dimaksud kata due process of law adalah… Jawab: Penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan menggunakan hukum
113. Rumusan Pasal 22D ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah… Jawab: Anggota Dewan Perwakilan Daerah bisa diberhentikan menurut jabatannya, yang syarat-syarat serta rapikan caranya diatur dalam undang-undang.
116. Rumusan Pasal 1 ayat (3) UUD adalah… Jawab: Negara Indonesia merupakan negara hukum.
117. Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan pada masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR setelah terlebih dahulu terdapat putusan berdasarkan… Jawab: Mahkamah Konstitusi
118. Wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Dasar merupakan… Jawab: MPR berwenang mengganti dan menetapkan Undang-Undang Dasar.
122. Rumusan Pasal I Aturan Tambahan merupakan… Jawab: Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi buat melakukan peninjauan terhadap materi serta status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat buat diambil putusan pada Sidang MPR tahun 2003.
123. Pasal dua ayat (1) ) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menegaskan Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri dari Anggota DPR dan Anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut menggunakan undang-undang. Jumlah anggota DPR periode 2009-2014 merupakan… Jawab:560 orang.
124. Sesuai menggunakan ketentuan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, jumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah… Jawab: Anggota Dewan Perwakilan Daerah berdasarkan setiap provinsi jumlahnya sama serta jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari 1/3 jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
125. Jumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah periode 2009-2014 adalah… Jawab: 132 orang.
126. Jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat periode 2009-2014 adalah… Jawab: 692 orang.
127. Bab IX Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur mengenai Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh… Jawab: sebuah Mahkamah Agung serta badan peradilan yg berada pada bawahnya dalam lingkungan peradilan generik, lingkungan peradilan kepercayaan , lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata bisnis negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
128. Mahkamah Agung berwenang mengadili dalam tingkat… Jawab: Kasasi.
129. Selain berwenang mengadili pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung berwenang buat… Jawab: menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai kewenangan lainnya yg diberikan sang undang-undang.
130. Syarat buat sebagai Hakim Agung adalah… Jawab: harus memiliki integritas serta kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, serta berpengalaman di bidang aturan.
131. Lembaga Negara yang berhak mengusulkan calon Hakim Agung adalah… Jawab: Komisi Yudisial.
132. Lembaga Negara yg berhak menaruh persetujuan buat ditetapkan menjadi Hakim Agung adalah… Jawab: Dewan Perwakilan Rakyat.
133. Lembaga Negara yang berhak tetapkan Hakim Agung merupakan… Jawab: Presiden.
134. Selain berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung, Komisi Yudisial mempunyai wewenang lain pada rangka… Jawab: menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
135. Selain memiliki kewenangan, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewajiban untuk… Jawab: memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran sang Presiden serta/atau Wakil Presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar.
0 Response to "CONTOH SOAL CERDAS CERMAT UUD 1945 DAN KETETAPAN MPR RI"
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.